DPR Menanti Usulan Resmi Redenominasi Rupiah
Kamis, 05 Agustus 2010 | 07:58 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasi berharap Bank Indonesia segera menyampaikan secara resmi usulan redenominasi Rupiah.Alasannya, agar redenominasi bisa dimasukkan ke Rancangan Undang-Undang Mata Uang yang tengah dimatangkan parlemen. “Bisa jadi satu pasal tersendiri,” kata anggota Fraksi Demokrat itu saat dihubungi, Rabu (3/4). Rancangan beleid itu, kata Qosasi, ditargetkan kelar tahun ini.
Bank Indonesia berencana menyederhanakan nominal mata uang atau redenominasi rupiah dengan memangkas jumlah digit angka untuk efisiensi. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1 dengan nilai atau daya beli yang sama. Dengan kata lain, Rp 1 nilainya sama dengan Rp 1.000 sebelum redenominasi.
Menurut Qosasi, redenominasi merupakan usulan bagus Bank Indonesia. “Dilihat dari tujuannya ini positif,” kata dia. “Redenominasi perlu untuk persiapan diterapkannya mata uang bersama Asean.”
Qosasi melanjutkan, saat disampaikan ke DPR kelak, usulan redenominasi itu mesti dibarengi hasil kajian mendalam, misalnya biaya cetak uang baru dan penarikan uang lama. Qosasi yakin parlemen bakal setuju redemoninasi. “Syaratnya satu: yakinkan DPR bahwa rakyat juga siap dengan redenominasi,” katanya.
Untuk itu, dia menambahkan, Bank Indonesia mesti segera mensosialisasikan wacana itu ke masyarakat. “Jangan sampai rakyat bingung,” katanya.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera mendukung langkah Bank Indonesia yang akan memangkas nominal mata uang (redenominasi). “Kalau konsepnya jelas, prinsipnya kami mendukung,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS, Agus Purnomo.
Agus menjelaskan, kebijakan redenominasi mestinya dijelaskan secara detil oleh Bank Indonesia kepada masyarakat. “Duduk masalahnya harus clear dulu, biar tidak menimbulkan kekagetan,” ujarnya.
Bank Indonesia berencana memangkas nominal uang sebesar tiga digit. Kebijakan tersebut ditempuh lantaran Indonesia memiliki pecahan mata uang terbesar kedua di dunia.
Agus mendukung jika usulan kebijakan redenominasi dimasukkan dalam RUU Mata Uang dan bukan semata kebijakan sesaat. “Kalau dimasukkan dalam pasal, kebijakan itu bisa berlaku kapan saja,” ujarnya.
Guna merespon masalah tersebut, kata Agus, Fraksi PKS berencana membentuk tim yang bertugas mengkaji efektifitas kebijakan. “Anggota kami yang masuk dalam tim Panja RUU Mata Uang akan melakukan exercise,” ujarnya.
Namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, menyatakan bahwa pada dasarnya para pengusaha Indonesia menyambut baik usulan penyederhanaan nilai nominal mata uang rupiah (redenominasi) yang digulirkan oleh Bank Indonesia.
Pasalnya, untuk saat ini masih belum merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan ide dari Bank Indonesia tersebut. "Masih banyak tugas besar yang harus dibenahi oleh Bank Indonesia, seperti menjaga inflasi dan penurunan bunga bank," Kata Sofjan, ketika dihubungi oleh Tempo, Rabu (4/8).
Redenominasi, oleh Sofjan, diakui sebagai salah satu hal positif untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan bangsa ini. Namun, tambah Sofjan, diperlukan kehati-hatian terutama dalam sosialisasi kebijakannya. "Jangan sampai bikin masyarakat kaget dan trauma akibat asumsi yang bukan-bukan soal redenominasi," papar Sofjan.
Secara jujur, Sofjan menyayangkan langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini dalam menggulirkan wacana redenominasi. "Harusnya dibahas dulu dengan para pengusaha, pengamat, akademisi, baru digulirkan ke masyarakat," katanya.
Pengguliran wacana langsung ke masyarakat, tanpa membahas dengan para pengusaha dan pengamat terlebih dahulu tersebut, menurut Sofjan, mengakibatkan timbul banyak isu-isu negatif dan politik yang semakin kencang dihembuskan kepada wacana tersebut. "Sehingga ide yang sebenarnya positif, diubah menjadi negatif oleh sebagian orang," ujar Sofjan.
Sofjan juga menerangkan setidaknya dibutuhkan waktu lima tahun untuk proses pengambilan kebijakan redenominasi. "Proses sosialisasinya terutama harus matang,sehingga masyarakat benar-benar siap untuk menerima redenominasi," tegas Sofjan menutup pembicaraan.
